Berita

Sidang Perdana Bonaran Diskor

TAPTENG, FaseBerita.ID – Sidang perdana terdakwa Raja Bonaran Situmeang, mantan Bupati Tapteng yang berlangsung pada Senin (25/2) di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga, akhirnya diskor oleh hakim. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat memperlihatkan kartu identitas lengkapnya sebagai Jaksa di ruang persidangan.

Di persidangan, tampak terdakwa Raja Bonaran Situmeang memasuki ruang persidangan di PN Sibolga sekira pukul 11.30 WIB, tidak berlangsung lama Hakim juga memasuki ruang persidangan.

Tidak lama, Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa yakni, Mahmudin Harahap memperlihatkan surat kuasa dan identitas dirinya, dan dicek bersama oleh Ketua Majelis Hakim Martua Sagala dan juga JPU Syahrul Efendi Harahap.

Usai memperlihatkan surat dan identitas dirinya, Mahmudin meminta kepada Majelis Hakim sebelum sidang dilanjutkan terlebih dahulu JPU juga agar memperlihatkan surat tugas dan kartu identitas dirinya sebagai Jaksa.

“Intruksi yang mulia, tadi identitas kami sudah kami perlihatkan, supaya adil, tolong agar JPU juga memperlihatkan identitasnya, surat tugas kartu pengenal, ataukah Jaksa atau tidak kitakan belum tau juga,” pinta Mahmudin kepada Hakim.

Namun, saat Ketua Majelis hakim menyampaikan permintaan Mahmudin agar JPU memperlihatkan identitasnya, Jaksa yang menjabat Kasi Pidum Kejari Sibolga ini tidak dapat memperlihatkan kartu identitasnya saat itu dan mengaku tinggal di kantor. “Di kantor,” ujar Syahrul.

Menanggapi itu, Ketua Majelis Hakim meminta tanggapan Mahmudin dan ia pun tetap meminta sebelum sidang dilanjutkan agar JPU terlebih dahulu memperlihatkan kartu identitasnya. “Tetap yang mulia, diperlihatkan dulu biar kita tau,” ucap Mahmudin.

Atas pernyataan itu, Ketua Majelis Hakim memutusksn persidangan di skor menunggu JPU dapat memperlihatkan kartu identitas dirinya sebagai Jaksa.

“Baik, sidang kita skor 1 jam,” ucap Martua sembari mengetuk palu sehingga terdakwa kembali dibawa keruang tahanan PN Sibolga menunggu sidang dilanjutkan kembali, meski sebelumnya penasehat hukum terdakwa sempat meminta kepada JPU agar terdakwa tetap berada dalam ruangan persidangan menunggu sidang dilanjutkan kembali.

Sekira pukul 13.10 WIB, sidang kembali dibuka dan JPU langsung memperlihatkan Kartu Pengenalnya sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh JPU.

Saat pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Bonaran, Syahrul menuturkan bahwa didakwa atas kasus pencucian uang sekitar Rp1,2 miliar disaat terdakwa masi menjabat sebagai Bupati Tapteng pada tahun 2014 lalu, dimana terdakwa disebutkan menerima uang tersebut dengan dalih bisa meloloskan CPNS.

Usai pembacaan dakwaan itu, Penasehat Hukum terdakwa meminta waktu kepada Hakim untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU.

Atas permintaan itu, Ketus Majelis Hakim memberikan waktu sepekan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk menyusun eksepsi.

“Kami berikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk mengajukan keberatan atas dakwaan, diberikan kesempatan satu minggu, sidang akan kembali dibuka pada, Senin (4/3),” ucap Martua sembari menutup sidang. (dh)

Tags

Berita lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close Ads