Berita

20 Anggota DPRD Siantar Ajukan Hak Angket

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kondisi DPRD Siantar tampaknya semakin hangat setelah mengajukan hak Interpelasi pada minggu lalu. Kali ini, 20 anggota DPRD  mengajukan hak angket kepada Walikota, Rabu (16/1).

Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi yang juga salah satu penggagas Hak Angket mengutarakan alasan kenapa mereka mengajukan hal tersebut.

“Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah. Yang penting strategis dan berdampak luas kepada masyarakat dan negara. Kemudian kita ubah menjadi hak angket yang juga merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan kepada kebijakan pemerintah daerah. Ini kan hampir sama. Cuma kita langsung melakukan penyelidikan,” terang Ketua Golkar Pematangsiantar itu.

Mangatas menceritakan proses lahirnya hak angket tersebut. Diawali dengan diskusi pengajuan hak angket yang ternyata direspon sejumlah anggota DPRD dari sejumlah Fraksi.

“Setelah kita pelajari hak Interpelasi bahwa setelah paripurna nanti, pimpinan hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terungkap di Paripurna, dan Walikota bisa diwakilkan. Jadi bisa hadir atau tidak. Makanya kita buat hak angket biar Walikota langsung hadir,” ujarnya.

Ia menerangkan, soal mekanisme pengajuan hampir sama dengan pengajuan hak Interpelasi dengan menyampaikan kepada Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga.

“Lalu setelah itu diajukan Banmus. Lalu di Banmus ditentukan kapan paripurna. Kalau untuk point di Hak Angket sama dengan Hak Interpelasi,” pungkasnya.

Disinggung soal pengajuan hak Angket ini bersamaan dengan tahun Pilkada yang akan berlangsung pada September nanti, Mangatas menyerahkan hal tersebut kepada masyarakat untuk menilai.

“Biarkan masyarakat yang menilai, yang pasti kita berjalan sesuai koridor.  Pastinya ini berawal dari sejumlah persoalan yang ada di Siantar. Mulai dari pelantikan 176 pejabat yang terkesan suka-suka. Belum lagi soal pelantikan lurah, pergantian Sekda, dan yang lainnya. Jadi kalau dikaitkan pada Pilkada, biar masyarakat yang menilai. Tapi kita anggota DPRD Siantar menggunakan hak kontrol kita dengan memakai hak angket,” ujar Mangatas.

Sementara Wakil Ketua DPRD Siantar dari Fraksi Hanura Ronald Tampubolon mengutarakan dan menjabarkan 20 orang yang mengusulkan hak Interpelasi, yakni Fraksi Golkar berjumlah 5 orang. Fraksi Hanura 4 orang, Fraksi NasDem 4 orang, Fraksi Demokrat 2 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi PKPI 1 orang.

“Sehingga tinggal 10 anggota DPRD Siantar yang belum mengajukan hak Angket,” ucap Ronald.

Untuk diketahui, ada 6 poin sebagai hak interpelasi yakni pertama mengenai pengangkatan Lurah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu, proses pencopotan Budi Utari Siregar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Siantar dan adanya Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar dan sejumlah hal lainnya.

Kemudian gagalnya penetapan Perda P-APBD tahun 2018. Penghapusan Prasati Merah Putih pertama kali dikibarkan di Lapangan Parkir Pariwisata Jalan Sutomo.

Selanjutnya, keberadaan Tugu Sangnaualuh yang tidak ada tindak lanjutnya dan  adanya temuan BPK Perwakilan Sumut sebesar Rp 46 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Serta penggunaan Lapangan Adam Malik dan lokasi Gelanggang Olahraga (GOR) yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1989.

Fraksi PDIP Masih Mendukung

Saat rapat pembahasan dan penandatangan hak angket DPRD tersebut tidak dihadiri anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan.

Namun bukan berarti Fraksi PDIP tidak mendukung, mereka tetap mendukung.

Terpisah, Suandi Apohan Saragih selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan saat dikonfirmasi mengatakan ketidakhadiran mereka bukan berarti tidak mendukung.

“Kami kan baru pulang dari rapernas. Semua anggota DPRD dan struktur partai ikut ke Jakarta. Kami juga akan rapat fraksi karena itulah jalurnya. Setelah selesai rapat kami akan menyatakan sikap secara tertulis. Kami akan tentukan sikap. Namun pendapat kami sementara, kami setuju dengan teman-teman DPRD yang ke-20 itu,” ujarnya sembari mengatakan kemungkinan hari Sabtu partai akan melakukan rapat.

“Secara pribadi saya sangat setuju dengan diadakannya hak angket itu,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Fery SP Sinamo yang sangat mendukung hak interpelasi yang telah diajukan. Dan untuk sekarang yang telah bergulir lagi hak angket dan pihaknya juga mendukung itu.

“Kenapa kita belum ada membuat surat persetujuan? Belakangan inikan kita masi di luar kota rapernas. Dan baru semalam kami ke DPRD dan kami menandatangani hak interpelasi. Dan sekarang naik lagi ke hak angket, tunggu dulu kami rapat di partai dengan ketua,” ujarnya.

“Pada prinsipnya kita mendukung apapun yang dilakukan teman-teman DPRD. Apalagi untuk kepentingan rakyat kami sangat mendukung. Karena semua itu diatur oleh undang-undang. DPRD wajar mempertanyakan kinerja pemerintah yang belum maksimal kepada rakyat,” ujarnya sembari mengatakan kalau partai PDIP itu selalu mendukung kepentingan rakyat Siantar.

Togar Sitorus: Itukan Hak DPRD

Wakil Walikota Siantar yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Siantar Togar Sitorus juga menyikapi atas apa yang diajukan DPRD Siantar.

“Itu hak mereka (DPRD),” kata Togar Sitorus menyikapi adanya dua anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ikut menandatangani dan satu orang tidak menandatangani hak angket tersebut.

Namun, saat ditanya apakah Togar selaku Ketua Partai Demokrat Siantar sepakat dengan apa yang dilakukan anggota Fraksi Demokrat pengajuan hak angket tersebut, dia mengatakan kalau hal itu adalah personal lembaga.

“Kalau saya larang pun kan tidak menjadi batal. Cuma kita diskusi dan mereka juga memberikan pendapat. Seperti Rizki Sitorus tidak mau tandatangan. Itu hak mereka. Jangan karena ketua melarang,” ujarnya sembari mengatakan itukan tugas lembaga.Togar juga mengatakan masih ada pimpinan di atas. “Jelas ini pasti sudah ada konfirmasi dari provinsi dan DPP. Di sana juga pasti memberikan tanggapan dan pandangan. Jadi saya bilang kembali ke anggota DPRD-nya,” pungkasnya. (Mag 04/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close