Berita

2 Fraksi DPRD Siantar Kritisi Kebijaksanaan Belanja Daerah dan UU ASN

SIANTAR, FaseBerita.ID – Rapat Paripurna III DPRD Kota Pematangsiantar berlangsung alot, Selasa (12/11/2019). Masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum atas Nota Keuangan R-APBD Siantar tahun anggaran 2020.

Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPRD dan dihadiri perwakilan beberapa OPD Pemko Siantar. Pada kesempatan itu, Fraksi PAN Persatuan Indonesia menyinggung kebijaksanaan tentang belanja daerah tahun anggaran 2020 tersebut.

“Ini sangat jauh dari harapan kami. Dimana perbandingan antara belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp474.465.803.505,00 dan belanja langsung sebesar Rp359.118.169.999,00. Dari gambaran belanja daerah terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung,” ujar Alex Wijaya Panjaitan.

Menurut fraksi ini, dari pengalokasian belanja tidak langsung yang direncanakan Pemko dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 pembangunan di Siantar tidak banyak mengalami perubahan. Karena sebagian besar anggaran dipakai untuk belanja pegawai.

Di dalam APBD perubahan tahun anggaran 2019 Pemko Siantar telah

menetapkan PAD sebesar Rp119 miliar lebih. Sementara di dalam R-APBD tahun anggaran 2020, Pemko menargetkan PAD sebesar Rp115 miliar lebih.

“Dari gambaran PAD untuk tahun anggaran 2020 tersebut, kami melihat bahwa Siantar belum konsisten dan kurang berkomitmen dalam menentukan suatu kebijakan tentang PAD. Hal ini dilihat dari PAD yang ditargetkan untuk tahun anggaran 2020 semakin menurun,” terangnya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum yang disampaikan Suandi Sinaga menyinggung soal undang-undang dan peraturan pemerintah yang dinilai telah dilanggar Walikota.

“Yakni Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang kedua Undang – undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan, ketiga PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Menegemen Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang dan peraturan tersebut mengatur tentang PLH dan PLT beserta batasan kewenangan serta masa waktunya,” ujarnya.

Dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut, tugas dan wewenang plh dan plt ditegaskan melalui surat edaran badan kepegawaian daerah nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian berbunyi.

“Badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis atau yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” sebutnya.

Dalam pandangan fraksi PDIP tersebut ada empat poin yang menjadi pertanyaan dari fraksi PDIP terhadap Pemko Siantar.

Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan dan perundang-undangan tersebut?

Kedua, dengan demikian produk yang dikeluarkan oleh pejabat Plt dan Plh yang telah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut menjadi ilegal.

“Ketiga, dalam rangka pembahasan R-APBD tahun 2020, tim anggaran yang dipimpin Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) harusnya dipimpin Sekda yang defenitif, bukan Sekda Pelaksana harian (Plh, red),” tegasnya.

Menurutnya, kriteria status Plh tidak mempunyai kewenangan terhadap keuangan berdasarkan peraturan dan undang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan pembahasan APBD 2020 menjadi cacat hukum.

“Keempat, adanya beberapa pejabat struktural yang merangkap jabatan. Hal ini merupakan indikasi perbuatan KKN yang terjadi di Siantar. Ada pejabat publik menduduki dua jabatan. Tetapi masih diberikan jabatan Ketua Dewan Pengawas di salahsatu BUMD di kota Siantar,” jelasnya.

Walikota Sampaikan R-APBD 2020

Sebelumnya, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Pengantar Nota Keuangan tersebut disampaikan pada Sidang Paripurna Ketiga DPRD Pematangsiantar, di ruang Sidang DPRD Pematangsiantar, Senin (11/11/2019).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Mangatas Silalahi dan Ronald Tampubolon serta dihadiri anggota DPRD.

Hadir Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Siantar Kusdianto dan segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam Nota Pengantar Keuangan Ranperda APBD yang dibacakan Henfriansyah, dijabarkan secara rinci stuktur R-APBD tahun 2020. Disebutkan, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp831 miliar lebih.

“Proyeksi Pendapatan Daerah yang direncanakan ini cukup realistis. Baik jenis pendapatan yang diharapkan bersumber dari PAD maupun dari jenis pendapatan lainnya, terutama dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” terang Hefriansyah.

Berdasarkan Pendapatan Daerah yang diperkirakan itu, maka formulasi Belanja Daerah yang diajukan terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp474 miliar lebih, dan Belanja Langsung Rp359 miliar lebih.

Dengan demikian, secara total, jumlah Belanja Daerah diperkirakan sebesar Rp833 miliar lebih. Sehingga R-APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp2,581 miliar. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto yang mengalami surplus sebesar Rp2,581 miliar lebih. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran Rp0 (nihil).

Hefriansyah juga menjelaskan, sesuai tema Pembangunan Nasional, dan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta Tema Pembangunan Kota Pematangsiantar “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Mendukung Pembangunan Kota Pematangsiantar yang Semakin Mantap, Maju, dan Jaya”.

Secara umum keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada upaya membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan alokasi anggaran untuk kelurahan serta penyelenggaraan Pilkada.

Hefriansyah berharap, dengan komitmen yang tinggi dari Pemko bersama segenap anggota DPRD, akan dapat dilaksanakan pembahasan yang cermat dan teliti terhadap Ranperda APBD 2020, sehingga dapat disetujui bersama.

“Kami yakin dengan adanya kerjasama yang sinergis antara eksekutif dan legislatif ini, mudah-mudahan pembahasan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar tahun 2020 dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda sebelum tahun anggaran 2020 dimulai dan dapat dilaksanakan pada awal tahun 2020,” jelas Hefriansyah. (Mag-04/des)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close