Berita

2 ASN Dikeluarkan dari Ruang Rapat Saat Hefriansyah Diperiksa DPRD Siantar

FaseBerita.ID – Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah akhirnya memenuhi panggilan panitia Hak Angket DPRD Siantar, Sabtu (22/2). Hefriansyah datang bersama sejumlah anggotanya saat pemeriksaan berlangsung.

Suasana pemeriksaan Hefriansyah di ruang rapat gabungan komisi DPRD Siantar itu berlangsung terbuka. Tampak sejumlah masyarakat dan wartawan berkerumun menyaksikan pemeriksaan tersebut.

Namun, rapat sempat memanas sehingga dua orang OPD yang mendampingi Wali Kota Pematangsiantar dikeluarkan dari ruang rapat karena dianggap mengganggu. Kedua orang tersebut antara lain Junaidi Sitanggang selaku PLT Inspektorat dan Sion sebagai bendahara di BPBD.

Ketua Panitia Hak Angket Hj Rini yang juga pemimpin pemeriksaan dengan tegas mengeluarkan keduanya karena menganggap telah mengganggu berjalannya penyelidikan.

“Yang pertama tadi kita keluar Junaidi karena saat kita cercai pertanyaan kepada Wali Kota, dia melontarkan senyuman seolah-olah dia menganggap sepele. Hal tersebut tidak sekali dibuatnya bahkan kita sudah memperingati sampai dua kali,” ujarnya.

“Yang kedua kita keluarkan Sion karena saat panitia tim Angket yang juga wakil ketua Ferry Sinamo melontarkan pertanyaan dan penyelidikan dia (Sion) membisikkan kepada wali kota agar Wali Kota mengatakan kalau Ferry men-Justifikasi-nya. Yang sebenarnya kalau Ferry Sinamo tidak men-justifikasi karena yang dikatakannya sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kita tidak pernah men-justifikasi Wali Kota,” tegasnya.

Jadi, tambah Rini, intinya panitia hak angket DPRD tidak ada yang men-justifikasi Wali Kota. Ini merupakan penyelidikan. Apapun yang dipertanyakan panitia hak angket harus dijawab Wali Kota.

“Disini tadi kan dia terbawa emosi. Mungkin inilah karakter dia selama ini yang selalu memberikan jawaban seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya angket ini, Wali Kota tidak asal jawab,” terangnya sembari mengatakan kalau semua pertanyaan DPRD sudah diatur Undang-undang.

Hasil Pemeriksaan DPRD akan Dilaporkan ke KPK

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan Pansus. Ada beberapa poin yang dipertanyakan di antaranya; soal pemindahan tugu Raja Sangnauluh yang berujung mangkrak pembangunannya. Dia menyebut, pemindahan lokasi pembangunan tugu Raja Siantar itu merupakan wewenang Wali Kota.

Menurut dia, sebelumnya sudah ada empat titik lokasi ditentukan untuk pembangunan tugu Sangnaualuh. Salah satunya adalah Lapangan Haji Adam Malik. Pihaknya bahkan sudah melakukan pengkajian dan juga berdiskusi dengan pihak keluarga Sangnaualuh.

“Jadi soal pemindahan itu adalah wewenang Wali Kota dan tidak ada pelanggaran pembangunan tugu Sangnaualuh. Karena telah sesuai titik yang ditentukan, meski akhirnya proses pembangunan dihentikan,” ungkapnya.

Hefriansyah juga menampik pihaknya melanggar proses pembangunan gedung olahraga atau GOR di Jalan Merdeka. Dia mengatakan, pembangunan GOR sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengelolahan Aset Daerah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Pembangunan GOR sudah sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Malah di kepemimpinan saya, pembangunan percepatan kerena sudah ada izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengeluarkan IMB pembangunan GOR. Jadi tidak ada yang saya langgar di sana,” jelas Hefriansyah.

Terpisah, Anggota panitia Angket Metro Hutagaol meminta dengan tegas sejumlah dokumen yang dibutuhkan mereka. Karena menurut Metro, panitia angket berjalan atas dasar Undang-undang dan berhak meminta dokumen negara itu.

” Pemko Siantar juga diatur Undang-undang untuk memberikan dokumen negara kepada kita panitia angket, kenapa kita dibatasi hanya untuk menunjukkan saja,” tegas dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Menanggapi pertanyaan dari Metro, Hefriansyah berpandangan delapan poin angket yang ditujukan kepadanya tidak berdasar. Karena tidak disertai dokumen yang dituduhkan.

“Kami tidak bisa memberikan dokumen yang dimintakan oleh DPRD. Kami hanya bisa menunjukkan dokumen yang diminta oleh Panitia Hak Angket, bukan untuk memberikan. Maunya kita bisa memilah, kan panitia angket punya dokumen yang dituduhkan. Bapak menunjukan dokumen yang dituduhkan, saya klarifikasi dengan bukti yang kami punya. Saya melaksanakan kerja sesuai aturan. Tapi tim angket menuduh saya tanpa dokumen,” katanya.

Selanjutnya, Anggota panitia angket Frengky Boy kemudian meminta penjelasan terkait pengukuhan sejumlah pejabat pratama di lingkungan Pemko Siantar yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016. Sebab, Hefriansyah dianggap mengangkangi PP dan lebih mementingkan rekomendasi.

“Masa surat rekomendasi mengangkangi PP (Pereturan Pemerintah). Itu perlu jadi catatan kita, pimpinan,” ujar Frengki kepada Ketua panitia angket Hj Rini Silalahi.

Rini kemudian menyinggung Wali Kota yang tidak pernah melaksanakan rekomendasi DPRD Siantar.

Wali Kota selanjutnya menjelaskan, mengacu kepada PP 18 Tahun 2016 terjadi turbulensi perampingan penggabungan penyediaan jabatan pratama yang kosong di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Sehingga saya tugaskan Kepala Bappeda untuk koordinasi dengan Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Terjadi perdebatan alot disitu sehingga keluar lah rekomendasi,” jelasnya.

Panitia angket pun menanyakan alasan Wali Kota tidak langsung melantik 3 ASN yang hilang jabatan akibat perampingan itu. Hefriansyah tidak dapat menjawab pertanyaan itu dan mengarahkan panitia angket menanyakan langsung ke Kemendagri.

“Terima kasih pimpinan. Kalau begitu silahkan panitia angket mempertanyakan kepada Kemendagri, terima kasih,” jawab Hefriansyah.

Usai pemeriksaan, Rini mengatakan hasil pemeriksaan akan dibawa dalam rapat Paripurna DPRD pada 28 Februari 2020 mendatang. Dia menegaskan dengan jawaban-jawaban Wali Kota yang tidak menguasai data dan tindakan dari ASN yang sempat membuat rapat sempat memanas akan menjadi rekomendasi dari panitia angket ke pimpinan DPRD.

“Semua ini akan menjadi rekomendasi kita. Selanjutnya kita juga akan melaporkan ke KPK hasil dari pemeriksaan ini. Dan kalau memang hasilnya Wali Kota harus dimakzulkan, ia kita makzulkan. Tetapi kita lihat di Paripurna lah,” ujarnya. (Mag 04/fi)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker