Berita

17 Pejabat Berstatus Pelaksana Tongam: Walikota Kurang Cermat

FaseBerita.ID – Pelantikan 77 pejabat di jajaran Pemerintahan Kota Pematangsiantar baru-baru ini menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Sekretaris Komisi I DPRD, Tongam Pangaribuan mengatakan, pelaksanaan pelantikan tidak tepat karena justru membuat kekosongan pada beberapa OPD, apalagi sekarang ini menjelang pemilihan umum.

Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan, tugas Kesbangpol sangat bersentuhan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum. Sementara yang mendapatkan tugas di sana justru pelaksana, bukan yang defenitif. Termasuk pejabat strutural di Dukcapil. Semestinya, Walikota Hefriansyah memikirkan dulu secara matang, siapa saja perangkatnya layak dimutasi.

Pejabat yang baru ditempatkan tentu butuh penyesuaian diri. Jika dikaitkan dengan pemilihan umum maka dikuatirkan ada berbagai kendala akan muncul.

Hal yang paling disesalkan juga adalah mutasi pejabat struktural tidak mematuhi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kepedudukan.

Dalam Bab VIIIA mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, pasal 83A dijelaskan bahwa pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Admintrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur.

Sebelumnya Kemendagri telah mengeluarkan surat penting nomor 821/2044/DUKCAPIL perihal penundaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani Adminduk di daerah. Isinya, berdasarkan pasal 83A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kepedudukan.

“Seperti pejabat di Dukcapil, sangat diperlukan untuk menangani permohonan E-KTP. Sampai-sampai kita tahu ada surat edaran dari Kementerian agar menunda mutasi. Artinya, pemerintah pusat juga tidak semena-mena membuat aturan tanpa kajian,” terangnya, Jumat (8/3).

Sebagaimana diketahui empat diantaranya dari Dukcapil, yaitu Abisah Barus, dari Sekretaris Dukcapil menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Romana Elisabet Silitonga dari Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipindahkan ke Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Kemudian, Kabid Pendaftaran Penduduk, Roma Sijabat dimutasi ke Dinsos P3A dengan jabatan Kabid Perlindungan Hak Anak dan Perempuan dan satu orang staf.

“Kita ini sudah mendekati pemilu, kenapa di Kesbangpol ini justru tidak pejabat defenitif. Pemerintah Walikota kok kurang cermat melihat pemilu ini. Saya melihat ini hal pertama kali dalam pemerintahan di daerah ini paling banyak kekosongan pimpinan OPD. Aneh rasanya karena pelantikan seolah-olah hanya mementingkan kepuasan hati semata, tanpa menyesuaikan terhadap peningkatan kinerja atau pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Pejabat yang tidak defenitif, tegas Tongam Pangaribuan, tentu memiliki batasan melaksanakan program pemerintahan yang berujung tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

“Kekosongan ini bagi kita sangat aneh. Mestinya disusun dulu secara utuh perangkatnya dengan mendahulukan OPD yang lama tidak dijabat pejabat devenitif. Yang kosong itu dulu sudah kita sarankan untuk diisi, sekarang justru malah nambah yang kosong,” katanya.

Sementara Rudolf Hutabarat menuturkan, pelantikan seyogianya tidak bertentangan dengan peraturan mana pun sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Intinya kalau pelantikan jangan sampai ada peraturan yang dilanggar, baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun surat edaran menteri. Sebaiknya semua pengangkatan dan pemberhentian mengaculah kepada kententuan,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini total posisi jabatan pelaksana ada 17 dan diantara 11 posisi jabatan eselon II. Diantaranya, Dedy Tunasto Setiawan SH selaku Sekretaris BKD juga diangkat sebagai Plt pimpinan OPD tersebut. Kedua, Lukas Barus sebagai Kadisnaker juga menjabat sebagai Plt Kesbangpol.

Kemudian yang ketiga, Zainal Siahaan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah juga menjabat Plt BKD. Empat, Pardamean Silaen sebagai Asisten Asisten Administrasi Umum sekaligus Plt Kesbangpol. Kelima, Midian Sianturi sebagai BPBD juga Plt Bappeda. Selain itu, Sekretaris Sekwan yakni Wanden Siboro berstatus pelaksana, Inspektorat Eka Hendra, UKM Koperasi dan Perdagangan Jadimpan Pasaribu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu Jhonson Tambunan, hingga saat ini masih pelaksana tugas. Untuk dua posisi staf ahli dan satu posisi Asisten belum ada pejabatnya. Hal ini dibenarkan Kabid Perencanaan dan Program, Farhan. Pasca pelantikan ini sekaligus ada dua pejabat yang langsung pensiun, yaitu Poltak Manurung dan Akhir Harahap.(pam/esa)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button