Berita

13 PNS Asahan Terjerat Korupsi Belum Dipecat

ASAHAN, FaseBerita.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan hingga kini belum memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

Padahal beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah memberikan teguran tertulis pertama kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia, termasuk juga Bupati Asahan terkait hal tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pemberhentian BKD Asahan, Ardiansyah Pane menyebutkan pemberian sanksi tegas kepada ASN yang status hukumnya telah inkrah pasti dilakukan dan surat penetapannya akan segera ditandatangani oleh Bupati Asahan, Surya.

“Suratnya sudah disusun. Senin kami akan rapat dengan Pak Bupati bahas soal surat PTDH sesuai petunjuk Mendagri, dan dalam waktu dekat segera di PTDH,” kata Ardiansyah, Jumat (11/10/2019).

Ditambahkan Ardiansyah, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Asahan yang bakal di PTDH bertambah satu, sehingga total berjumlah menjadi 13 orang. Namun, ia menolak merinci nama-nama ke-13 orang tersebut.

Ia memastikan apabila surat PTDH telah dikeluarkan, maka dipastikan seluruh hak yang selama ini diperoleh ASN tersebut secara otomatis akan dicabut, termasuk tunjangan pensiun.

“Awalnya kan 12 orang, ternyata bertambah lagi satu sehingga total 13 orang yang akan di PTDH,” ucapnya.

Sebelumya pada Rabu (3/7/2019) lalu, Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Asahan, Rahmat Hidayat Siregar menjelaskan belum diberlakukan sanksi tegas kepada para ASN Pemkab Asahan yang terbukti secara hukum terlibat korupsi, berkaitan dengan jadwal pelaksanaan sejumlah momentum kegiatan politik dan keagamaan.

“Kendalanya kan ada Pilpres, ada Pileg. Setelah itu ada puasa dan hari raya. Dengan adanya surat ini BKD sudah menyusun surat,” sebutnya ketika itu.

Sementara pemberian sanksi PTDHpem ASN yang tersandung masalah hukum telah dipertegas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang menjelaskan bahwa pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain. (int)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button