Berita

10 Tahun Terakhir, Data Penerima Bansos di Simalungun Tidak Berubah

Masih Ada Nama Pangulu dan PNS Terdaftar

SIMALUNGUN. FaseBerita.ID – Selama 10 tahun data penerima bantuan Sosial di Kabupaten Simalungun tak pernah berubah. Padahal masih ada terdaftar nama Pangulu dan beberapa PNS sebagai penerima bantuan.

Bahkan Dinas Sosial Simalungun menerangkan bahwa kendalanya karena para Pangulu dan Gamot sangat keberatan bila nama-nama penerima bantuan Sosial itu dirubah.

Hal ini terungkap dalam rapat diruang Komisi 4 DPRD Simalungun, dipimpin Binton Tindaon didampingi Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang dan Andre Andika Sinaga di Pamatang Raya, Senin (16/12/2019) sekira pukul 14.00 WIB.

Kadis Sosial, Mudahalam Purba melalui Kabid Bantuan dan Perlindungan Sosial, Yudayanti Sihombing menerangkan bahwa Dinas Sosial Simalungun punya tenaga pendamping, 112 PKH di 32 Kecamatan.

“Setiap PKH itu berkordinasi dengan Pangulu karena ada data yang harus diperbaiki, karena kami tidak berani untuk mencoret, menambah dan mengganti, tapi ketika kami turun ada istilah ai sobakna hepengmu hepeng (uang bukan uangmu),”ujarnya.

Oleh karena itu Lanjut Yudayanti Sihombing menjelaskan bahwa pihaknya sendiri di lapangan mengalami kendala ketika pihak Dinas Sosial mau berubah data tersebut.

“Suatu sisi, ini sesuai pengalaman kami dilapangan, Pangulu agak keberatan dan Gamot juga keberatan ketika kita mengusulkan pergantian nama,”terangnya.

Anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik mengatakan sesuai kunjungannya ke Kementrian Sosial mendapat informasi bahwa penerima bantuan dari pusat kepada masyarakat Kabupaten Simalungun yaitu datanya tak pernah diperbaharui dalam waktu 10 tahun ini.

“Dimulai pada tahun 2015 yang lalu belum ada perubahan data sehingga pada saat ini penerima bantuan itu, tetap itu saja akan tetapi kita melihat di lapangan bahwa banyak keluhan masyarakat yang sebenarnya yang tidak layak menerima masih tetap menerima,”sebutnya.

Masih Bernhard Damanik mengatakan saat ini masih ada Pangulu dan PNS mendapat bantuan yang masih terdata sebagai penerima bantuan bantuan sosial dari Pemerintah pusat, seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), PKH dan BLT.

“Masih ada Pangulu dan PNS menerima bantuan itu sehingga itu harus dihapus sebenarnya harus diganti karena Pengulu dan PNS itu sudah dikategorikan sejahtera maka harus diganti dengan data masyarakat yang lain yang layak menerima bantuan itu,” tegasnya.

Berhard Damanik mengharapkan Dinas Sosial untuk melakukan pemantauan terhadap daerah penerima bantuan di Kabupaten Simalungun yang setiap triwulan itu bisa diperbaharui.

“Akan tetapi kita butuhkan keseriusan daripada Pangulu untuk melakukan musyawarah desa (Musdes) dalam menentukan masyarakatnya untuk mendapat bantuan,”tandasnya.

Ketua Komisi 4, Binton Tindaon merasa geram setelah pihaknya langsung mendengar informasi dari Kementrian Sosial bahwa Dinas Sosial tak pernah mengusulkan perubahan data penerima bantuan sosial tersebut.

“Saya merasa geram, setelah kami berkunjung ke Kementrian Sosial di Jakarta, mereka menerangkan karena Dinas Sosial tak pernah datang ke Kementrian Sosial mengusulkan perubahan data penerima bantuan itu, kami malu, ya pantaslah itu-itu saja yang menerima bantuan padahal masih banyak lagi orang miskin, layak menerima,”katanya.(mag-05/fe)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button