faseberita.id – Pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal di penghujung tahun 2026. Guna memastikan stabilitas anggaran dan menutup celah defisit APBN, Kementerian Keuangan telah menyusun strategi pembiayaan yang agresif untuk kuartal keempat tahun tersebut. Langkah ini diambil menyusul proyeksi defisit anggaran yang diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 734,3 triliun atau setara dengan 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk melakukan lelang surat utang. Rencananya, sebanyak 12 kali lelang surat utang akan dilaksanakan pada kuartal IV-2026 guna memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.
"Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan pada kuartal keempat 2026, kami masih akan melakukan beberapa penerbitan instrumen utang," ujar Suminto dalam konferensi pers di Jakarta.
Rincian dari jadwal lelang tersebut mencakup enam kali lelang Surat Berharga Negara (SBN) reguler yang dijadwalkan setiap hari Selasa, serta enam kali lelang sukuk atau SBN Syariah. Selain instrumen pasar perdana, pemerintah juga telah menjadwalkan penerbitan SBN ritel untuk masyarakat, yakni seri SBR015 dan ST017.
Tidak hanya mengandalkan surat utang, pemerintah juga mengantisipasi kebutuhan dana melalui skema pinjaman. Suminto menyebutkan terdapat potensi penarikan pinjaman dari lembaga bilateral maupun multilateral sebesar US$ 1,8 miliar yang siap dicairkan pada akhir tahun 2026.
Terkait penerbitan SBN dalam denominasi mata uang asing atau global bond, pemerintah bersikap sangat fleksibel. Suminto menyatakan bahwa kebijakan penerbitan ini akan sangat bergantung pada dinamika pasar keuangan global yang saat ini sedang mengalami fluktuasi tinggi. "Kami tetap open minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang sangat dinamis," tambahnya.
Hingga September 2026, kinerja utang neto pemerintah tercatat telah terealisasi sebesar Rp 494,3 triliun atau sekitar 59,4% dari target yang ditetapkan. Angka ini terdiri dari SBN neto senilai Rp 497,5 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 3,2 triliun.
Kinerja pasar SBN sendiri menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari bid to cover ratio untuk SUN yang mencapai 1,87 kali dan SBSN sebesar 2,52 kali. Partisipasi investor asing juga tergolong aktif, yang turut mendorong aliran modal masuk (capital inflow) ke pasar SBN sebesar Rp 36,7 triliun hingga awal Oktober 2026.
Dukungan dari investor domestik, khususnya lembaga institusi seperti asuransi dan dana pensiun, juga menjadi pilar penting. Hingga September, sektor asuransi dan dana pensiun telah melakukan pembelian SBN neto senilai Rp 137,4 triliun, tumbuh 10,6% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini memberikan fondasi yang kuat bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ikuti Kami di Google News: 
