faseberita.id – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia M Anwar Bashori baru-baru ini melontarkan pandangan mengejutkan terkait implementasi rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) di Tanah Air. Menurutnya, proyek ambisius ini belum menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia saat ini.
Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota DPR, pria yang kini menjabat Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI itu mengungkapkan alasan di balik sikapnya. Kesenjangan yang luar biasa dalam pemanfaatan mata uang di seluruh pelosok negeri menjadi faktor utama. "Urgensi CBDC sepertinya belum terasa karena keberagaman kita yang luar biasa. Edukasi masyarakat, kondisi pulau-pulau kita yang belum merata, bahkan masalah kurs saja belum tuntas kita atasi," tegas Anwar.
Ia juga menyoroti bagaimana pemahaman masyarakat antar-pulau dalam menjaga uang tunai masih sangat bervariasi. Hal ini terbukti dari fakta bahwa setiap tahun, Bank Indonesia harus mengganti sekitar 90% uang lusuh di daerah-daerah tertentu. "Tidak semua wilayah kita memiliki uang layak edar yang setara," tambahnya, menggambarkan tantangan distribusi dan edukasi.
Tidak hanya itu, kesenjangan infrastruktur digitalisasi sistem pembayaran antar-pulau juga menjadi hambatan serius. Anwar Bashori menekankan bahwa Indonesia bukan hanya Jawa atau kota-kota besar. "Indonesia itu luas, keberagaman kita masih sangat kentara, terutama dalam hal non-tunai yang masih menunjukkan disparitas. Jadi, sementara CBDC masuk dalam kajian, urgensinya mungkin perlu kita pertimbangkan kembali," ujarnya.
Meski demikian, Bank Indonesia tetap melanjutkan inisiatifnya dalam mengeksplorasi rupiah digital melalui "Proyek Garuda". Proyek ini merupakan upaya bank sentral untuk meninjau potensi CBDC di Indonesia. Namun, sejak tahun 2025 lalu, kemajuan signifikan belum terlihat.
Akhir tahun lalu, Bank Indonesia baru berhasil merampungkan peninjauan konsep atau proof of concept (PoC) rupiah digital untuk tahap pertama, yaitu immediate state – wholesale cash ledger. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa babak baru ini merupakan kelanjutan dari tiga tahap sebelumnya yang dimulai sejak 2022, meliputi white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.
"PoC adalah langkah bank sentral untuk menguji kesiapan teknologi yang mendukung pengembangan model bisnis rupiah digital," ungkap Ramdan. Pada tahun 2025, pengujian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek teknis krusial, keamanan transaksi, serta interoperabilitas dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sudah ada. Setiap tahapan pengujian teknologi ini menjadi elemen penting dalam proses pengayaan ide, eksplorasi inovasi, dan validasi konsep yang telah dirumuskan, dengan memanfaatkan platform teknologi potensial berbasis distributed ledger technology (DLT).
Ikuti Kami di Google News: 