faseberita.id – PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI kini semakin gencar memperkuat sistem tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR Langkah ini diambil demi memastikan pembiayaan program pemerintah ini benar-benar menyasar pihak yang tepat terukur dan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan.
Penguatan menyeluruh diterapkan mulai dari tahap analisis kredit yang mendalam verifikasi calon debitur yang ketat proses pencairan dana pemantauan penggunaan dana secara berkala hingga digitalisasi proses dan audit rutin. Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo menegaskan komitmen perseroan untuk menjaga kualitas penyaluran kredit agar manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang berhak.
Salah satu inovasi penting adalah penerapan analisis kredit secara langsung atau tatap muka dengan para petani tanpa melibatkan agen penagih. Metode ini memungkinkan BNI untuk memperoleh informasi akurat mengenai profil usaha kebutuhan pembiayaan kemampuan membayar serta rencana penggunaan dana dari calon debitur secara transparan.
Tak hanya itu BNI juga mengoptimalkan pola penyaluran kredit berbasis ekosistem. Dalam skema ini BNI menggandeng perusahaan inti yang merupakan nasabah korporasi BNI untuk bertindak sebagai pembeli hasil produksi offtaker. Perusahaan inti ini juga berperan aktif dalam pendampingan usaha penyerapan hasil produksi dan pemantauan pelaksanaan kredit. Pendekatan ini menjamin keberlanjutan usaha debitur dengan dukungan pasar yang pasti.
Untuk memudahkan pengawasan dan verifikasi BNI menerapkan pembatasan radius geografis. Kebijakan ini memudahkan proses pengenalan nasabah KYC verifikasi lokasi usaha pemantauan lahan serta pengawasan aktivitas debitur pasca pencairan dana. Dengan demikian pemantauan dapat dilakukan lebih dekat dan efektif oleh unit terkait.
Dari sisi teknologi seluruh proses kredit kini dilakukan secara digital. Sistem ini memungkinkan BNI memantau data petani lokasi lahan tahapan budidaya perkembangan usaha hingga penggunaan kredit oleh setiap debitur secara lebih terukur dan transparan. Monitoring dan audit berkala juga menjadi bagian tak terpisahkan untuk menjaga kualitas kredit.
Okki menambahkan penguatan tata kelola ini juga selaras dengan langkah BNI dalam menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan. Terkait dugaan penyimpangan KUR di Jember BNI menegaskan bahwa kasus tersebut berawal dari laporan perseroan kepada aparat penegak hukum setelah menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit. BNI menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif dalam penyidikan.
BNI menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap segala bentuk kecurangan dan pelanggaran. Apabila terdapat pihak internal maupun eksternal yang terbukti melakukan pelanggaran BNI memastikan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal perusahaan. Tindakan individu yang melanggar tidak merepresentasikan kebijakan maupun praktik perseroan secara keseluruhan.
Sebagai salah satu bank penyalur KUR BNI berkomitmen penuh untuk terus mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif. Melalui serangkaian penguatan ini BNI berharap penyaluran KUR dapat berjalan semakin terukur transparan dan tepat sasaran mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Ikuti Kami di Google News: 
