BPK dan Swiss Bersinergi Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan

Jakarta, faseberita.id – Langkah strategis diambil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia bersama State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan memperkuat akuntabilitas sektor publik di Tanah Air. Kesepakatan penting ini diresmikan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Senin, 2 Februari 2026.

Penandatanganan MoU krusial ini dilakukan langsung oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder. Turut hadir mendampingi Ketua BPK adalah Sekretaris Jenderal BPK Syamsudin, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Novy G. A. Pelenkahu, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo.

Ketua BPK, Isma Yatun, menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan upaya konkret untuk mengerek kualitas tata kelola sektor publik di Indonesia. "Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik," ujar Isma, sebagaimana dilansir dari laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan faseberita.id.

Lebih lanjut, Isma menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini juga dirancang untuk memperkokoh kapasitas lembaga pemeriksa serta mendorong terciptanya akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara selama lima tahun mendatang.

Lingkup kerja sama antara BPK dan SECO sangat komprehensif, meliputi pengembangan kapasitas yang berfokus pada manajemen strategis dan penguatan institusional. Kemitraan ini juga akan mengarahkan upaya pada peningkatan akuntabilitas sektor publik melalui partisipasi aktif masyarakat, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara kedua negara. Tidak hanya itu, MoU ini membuka pintu bagi kolaborasi di area lain yang akan disepakati bersama, disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pihak.

Isma Yatun menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan SECO dalam memperkuat peran vital BPK. Ia berharap, kemitraan ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, tetapi juga memperkokoh posisi BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara strategis, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendukung proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah langkah krusial untuk mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola yang lebih baik.

Pelaksanaan kerja sama BPK dan SECO akan diampu oleh sejumlah lembaga pelaksana (implementing agency) terkemuka, seperti International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP). BPK memandang penandatanganan MoU ini sebagai pilar penting dalam memperkuat kerja sama internasional demi mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan strategis ini, BPK berkomitmen penuh untuk terus mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa.