Jakarta – Gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan Indonesia dalam dua bulan terakhir telah melumpuhkan aktivitas nelayan di berbagai daerah. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaporkan, lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk ini, dengan 63% nelayan terpaksa berhenti melaut karena risiko keselamatan yang tinggi.
Gafur Kaboli, Ketua Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, mengungkapkan bahwa nelayan tuna di wilayahnya bahkan tidak berani melaut sama sekali dalam sepekan terakhir. Kondisi serupa juga dialami nelayan di Maluku Tengah, Halmahera Selatan, dan Lingga, Kepulauan Riau. Di Lingga, nelayan kecil hanya bisa mencari ikan di sekitar pesisir atau sungai, namun hasil tangkapan menjadi tidak menentu.
Tragisnya, di Pasangkayu, Sulawesi Barat, seorang nelayan kecil dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat memaksakan diri melaut di tengah cuaca ekstrem. KNTI mencatat, survei di 41 kabupaten/kota di 14 provinsi menunjukkan bahwa cuaca ekstrem tidak hanya membahayakan nelayan, tetapi juga merusak infrastruktur pesisir dan menurunkan produksi perikanan tangkap.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi nelayan kecil. Menurutnya, informasi prakiraan cuaca saja tidak cukup. Nelayan membutuhkan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang konkret agar tidak terpaksa melaut dalam kondisi berbahaya.
Selain perikanan tangkap, cuaca ekstrem juga berdampak pada sektor perikanan budidaya dan produksi garam. Petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak yang terendam banjir. Sementara itu, petambak garam di Lombok Timur dan Jepara mengalami penurunan produksi dan pendapatan.
KNTI mendorong respons terpadu antara pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur di kawasan pesisir.
Dani mengingatkan bahwa penurunan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam akan berdampak langsung pada rantai perikanan lainnya. "Hal ini berpotensi mengganggu penyediaan pangan nasional serta menghambat laju hilirisasi sektor kelautan dan perikanan," tegas Dani seperti dikutip faseberita.id.
Ikuti Kami di Google News: 
