faseberita.id – Dunia transaksi keuangan digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia kini menghadapi tantangan serius. Meski teknologi pembayaran non-tunai terus digalakkan, Bank Indonesia (BI) memberikan peringatan penting mengenai potensi kembalinya masyarakat ke penggunaan uang tunai secara masif. Fenomena ini dipicu oleh satu faktor krusial, yakni runtuhnya kepercayaan publik akibat persepsi risiko keamanan yang tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian mendalam yang dilakukan terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di tanah air, ditemukan sebuah pola yang mengkhawatirkan. Riset yang telah dipublikasikan secara ilmiah melalui Journal of Financial Services Marketing tersebut menunjukkan bahwa rasa aman menjadi fondasi utama dalam ekosistem digital. Jika masyarakat merasa terancam oleh risiko penipuan atau serangan siber, minat mereka untuk menggunakan sistem pembayaran digital akan merosot tajam.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan strategi pemasaran biasa. Selama ini, banyak platform digital menggunakan skema cashback, hadiah, atau berbagai insentif menarik lainnya untuk menarik pengguna. Namun, Filianingsih mengingatkan bahwa segala bentuk iming-iming tersebut akan menjadi tidak berarti jika rasa percaya masyarakat telah hilang.
"Tidak mampu lagi reward-reward atau cashback, hadiah-hadiah tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan tidak, balik lagi aja ke uang tunai ya, tidak pakai digital-digitalan ya," ungkap Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027, sebagaimana dilansir pada Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan ini menjadi alarm bagi para penyedia layanan keuangan digital. Pengalaman buruk, seperti kegagalan transaksi atau menjadi korban penipuan, memiliki dampak psikologis yang mendalam. Sekali konsumen merasa dirugikan, mereka cenderung akan kembali ke metode konvensional yang dianggap lebih nyata dan aman, yakni uang tunai. Fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi tren di berbagai negara berkembang lainnya.
Meski demikian, BI mencoba melihat situasi ini dengan perspektif yang lebih terukur. Filianingsih menjelaskan bahwa secara statistik, tingkat serangan siber sebenarnya masih berada pada angka yang sangat rendah. Sepanjang tahun 2026, total serangan siber tercatat hanya sebesar 0,001% dari keseluruhan volume pembayaran digital.
Walaupun angka tersebut terlihat sangat kecil, BI tetap memberikan perhatian ekstra. "Kami yakin ini adalah kerikil kecil, tetapi harus dijaga karena ia bisa memengaruhi kepercayaan. Itu hanya 0,001% dari total pembayaran digital sepanjang 2026. Kecil, tetapi sangat memengaruhi. Jadi tetap harus kita tangani dengan baik," tambahnya.
Ke depannya, tantangan utama bagi industri keuangan bukan lagi sekadar memperluas akses atau mempercepat inklusi digital, melainkan bagaimana membangun benteng perlindungan konsumen yang efektif. Tanpa adanya jaminan keamanan yang kuat, upaya digitalisasi ekonomi dikhawatirkan justru akan menciptakan kerentanan baru yang dapat memundurkan kemajuan finansial nasional.







