faseberita.id – Dunia pasar modal tanah air tengah dihebohkan dengan rilis data terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebanyak 383 emiten masuk dalam daftar kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Hal yang memicu perhatian publik adalah adanya 11 perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terseret dalam daftar tersebut.
Kondisi ini memicu reaksi cepat dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan investasi negara, Danantara menyatakan akan melakukan peninjauan mendalam terhadap status 11 emiten BUMN tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan apakah konsentrasi kepemilikan saham yang sangat besar tersebut murni karena struktur kepemilikan negara atau terdapat indikasi lain yang menyimpang.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pihaknya akan berdiri tegak di atas aturan yang berlaku di bursa. Ia menekankan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus atau "anak emas" bagi perusahaan yang memiliki status BUMN jika terbukti melanggar ketentuan pasar modal.
"Mungkin saja saham-saham BUMN tersebut memang terkonsentrasi pada beberapa investor tertentu. Kami akan meninjau lebih lanjut, namun intinya kami harus patuh pada aturan yang ada. Ini adalah momentum di mana semua pihak harus tunduk pada regulasi yang sama. Tidak ada dispensasi, kami akan pelajari semuanya," tegas Dony saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Selatan.
Dony juga menambahkan bahwa pihaknya akan bertindak tegas dan tidak akan memandang bulu dalam proses evaluasi ini. Jika dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya praktik-praktik yang tidak sehat atau melanggar hukum, Danantara tidak akan memberikan keringanan bagi emiten terkait.
Sebagai informasi, Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi telah merampungkan evaluasi struktur kepemilikan seluruh perusahaan tercatat per 30 Oktober 2026. Kriteria sebuah perusahaan masuk dalam kategori HSC adalah jika kepemilikan kumulatif dari maksimal 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah kepemilikan dengan warkat (scrip) mencapai angka minimal 92,5 persen.
Meski demikian, pihak bursa mengingatkan bahwa masuknya sebuah perusahaan ke dalam daftar HSC tidak secara otomatis berarti telah terjadi pelanggaran hukum. Hal ini lebih merupakan bentuk transparansi informasi bagi para investor.
Adapun 11 saham BUMN yang masuk dalam radar pengawasan ketat tersebut meliputi sektor properti, perbankan, transportasi, hingga farmasi. Beberapa di antaranya memiliki angka konsentrasi yang sangat tinggi, seperti PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) yang mencapai 99,291% dan PT Indofarma Tbk. (INAF) sebesar 97,072%.
Berikut adalah daftar lengkap 11 emiten BUMN yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi:
- PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) – 93,797%
- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) – 93,024%
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) – 96,049%
- PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) – 95,394%
- PT Indofarma Tbk. (INAF) – 97,072%
- PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) – 95,208%
- PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) – 95,687%
- PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) – 95,602%
- PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) – 95,225%
- PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) – 99,291%
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) – 93,416%







